KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR UNTUK PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS DAN JARINGAN TRANSPORTASI LAUT DI KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG = MAKASSAR CITY GOVERNMENT POLICIES FOR THE DEVELOPMENT OF ACCESSIBILITY AND SEA TRANSPORTATION NETWORKS IN THE SANGKARRANG ISLANDS DISTRICT

Cucu Nopita. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar untuk Pengembangan Aksesibilitas dan Jaringan Transportasi Laut di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. (Di bimbing oleh Ganding Sitepu, Mukti Ali). Latar belakang Permasalahan inti dari penelitian ini adalah perbedaan antara fokus kebijakan Pemerintah Kota Makassar dan kondisi yang terjadi di lapangan. Terlihat antara sasaran pengurangan ketimpangan dalam RPJPD dan pelaksanaan di sektor Transportasi Lokal, yang terlihat dari kondisi buruk infrastruktur Dermaga Kodingareng dan minimnya investasi di daerah Sangkarrang. Tujuan. Tujuan penelitian ini antara lain (1) Menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam pengembangan aksesibilitas transportasi laut di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang (2) Merumuskan arahan kebijakan pengembangan aksesibilitas dan jaringan transportasi laut di Kecamatan Kepulauan Sangakarrang Kota Makassar Metode. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif menganalisa kebijakan dan mengevaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Untuk mengetahui strategi aksesibilitas dan permasalahan trasportasi laut di gunakan analisis swot. Teknik Analisis dalam studi ini menggabungkan metode kualitatif deskriptif untuk memahami data dari lapangan dengan melalui tahap pengurangan, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Dilakukan analisis SWOT untuk menilai faktor-faktor dalam dan luar yang berperan dalam menyusun strategi pengembangan aksesibilitas yang menyeluruh. Hasil. Terdapat Kebijakan Pemerintah Kota Makassar menetapkan arah kebijakan RTRW 2015-2034 untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah kepulauan melalui penguat jaringan transportasi laut, kayu bangkoa sebagai simpul utama penyebrangan ke pulau-pulau. Kesimpulan. Implementasi transportasi laut di Kepulauan Sangkarrang Kecamatan menunjukkan kesenjangan antara mandat kebijakan dan implementasi, tetapi analisis SWOT menyajikan posisi secara strategis pada kuadran agresif yang menunjukkan potensi besar untuk mengoptimalkan semua peluang terkait pariwisata dan perikanan dengan strategi pengembangan konektivitas yang komprehensif. Pnelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan perangkat analisis dengan menggabungkan studi pemodelan hidrodinamik Selat Makassar dengan analisis dampak ekonomi mikro pada pendekatan kuantitatif untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan tepat untuk kebijakan pembangunan yang lebih holistik.