KAPASITAS KEBIJAKAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI SULAWESI BARAT = POLICY CAPACITY IN POVERTY ALLEVIATION IN WEST SULAWESI

SYAMSUL SAMAD. Kapasitas Kebijakan dalam Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Barat (dibimbing oleh Alwi, Nursini, dan Sultan Suhab). Latar Belakang. Penelitian ini berangkat dari identifikasi kondisi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat yang masih fluktuatif dan relatif tinggi dibandingkan ratarata nasional—dengan dominasi penduduk miskin di wilayah perdesaannya. Mengacu pada hal tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji kapasitas kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat dengan menitikberatkan pada peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan, wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen kebijakan DPRD Sulawesi Barat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan DPRD masih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain dalam alokasi keuangan, kualitas sumber daya manusia, dukungan teknis kelembagaan, serta orientasi politik yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan cenderung bersifat top-down dan kurang sesuai dengan karakteristik lokal. Rekomendasi strategis yang diajukan meliputi penguatan alokasi anggaran, peningkatan kapasitas SDM, reformasi politik, serta transformasi kelembagaan menuju orientasi pembangunan yang “propoor”. Kesimpulan Penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas kebijakan DPRD merupakan faktor kunci dalam efektivitas pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan reformasi komprehensif dan model pembangunan berbasis bottom-up sesuai karakteristik lokal Sulawesi Barat.