ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP KETIMPANGAN GENDER DI SULAMPUA = An Analysis of the Impact of Digital Technology, Government Expenditure in the Education and Health Sectors, and Foreign Direct Investment on Gender Inequality in Sulampua

Latar Belakang. Ketimpangan gender masih menjadi permasalahan utama di Indonesia dan khususnya di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (SULAMPUA) yang ditandai oleh Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang masih tergolong tinggi dan bervariasi antar provinsi. Adopsi teknologi digital, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan Kesehatan serta penanaman modal asing merupakan variabel yang diduga kuat dapat mengatasi permasalahan ketimpangan gender melalui efeknya terhadap peningkatan pendapatan per kapita. Tujuan. Penelitian ini bertujuan mengeksplor pengaruh teknologi digital, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan gender baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mediasi pendapatan per kapita. Metode. Studi ini menggunakan data panel dari sepuluh provinsi di SULAMPUA periode 2015-2023 dan metode Two-Stage Least Squares (2SLS) dengan model random effect. Hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi digital, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan penanaman modal asing adalah signifikan memperkecil ketimpangan gender baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan pendapatan per kapita. Sementara Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara langung maupun tidak langsung tidak signifikan memperbaiki kesetaraan gender. Kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi digital, belanja sektor kesehatan, dan penanaman modal asing berperan signifikan dalam meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan gender di wilayah SULAMPUA. Sebaliknya, belanja pemerintah sektor pendidikan belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita maupun penurunan ketimpangan gender, yang mengindikasikan masih adanya persoalan efektivitas, pemerataan akses, dan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan pasar kerja. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan yang responsif gender memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, inklusif, dan sensitif terhadap distribusi manfaat agar pertumbuhan pendapatan per kapita dapat mendorong keadilan gender secara berkelanjutan.