KEBIJAKAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 = The Budget Policy of the General Election Commission of Selayar Islands Regency in the Implementation of the 2024 Simultaneous Regional Head Elections

Muh. Nur Man Anta Nur. Kebijakan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Dibimbing oleh Prof. Dr. Nurlinah, M.Si). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 menuntut pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel, khususnya di daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, serta mengkaji dampak kebijakan anggaran tersebut terhadap kelancaran, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen penganggaran Pilkada. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan regulasi nasional dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan anggaran daerah, serta kebutuhan logistik Pilkada. Pelaksanaan anggaran berjalan relatif efektif, meskipun menghadapi kendala berupa tingginya biaya distribusi logistik antar pulau, keterbatasan sumber daya manusia, dan kompleksitas koordinasi antar lembaga. Kebijakan anggaran tersebut memberikan dampak positif terhadap kelancaran tahapan Pilkada, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta terjaganya akuntabilitas penyelenggara pemilu. Namun demikian, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi pengawasan guna meningkatkan kualitas tata kelola anggaran Pilkada di masa mendatang.