ANALISIS KEGAGALAN IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS: STUDI KASUS PADA KESENJANGAN KEBIJAKAN DI DESTINASI DANAU UTER, KABUPATEN MAYBRAT = Analysis Of The Failure In Implementing Community-Based Tourism Management Strategies: A Case Study On Policy-Practice Gaps At Lake Uter Destination, Maybrat Regency

ANALISIS KEGAGALAN IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS: STUDI KASUS PADA KESENJANGAN KEBIJAKAN DI DESTINASI DANAU UTER, KABUPATEN MAYBRAT Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab ketidakefektifan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Maybrat, dengan studi kasus pada Destinasi Danau Uter. Berbeda dengan pendekatan umum yang berfokus pada perumusan strategi baru, penelitian ini melakukan evaluasi kritis terhadap kesenjangan (gap) antara strategi formal yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah—yakni Peraturan Daerah RIPARDA No. 8 Tahun 2017 dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata 2025—dengan realitas implementasi di tingkat komunitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (masyarakat, pemerintah daerah, tokoh adat), observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan kerangka teoritis manajemen strategis sektor publik (tahapan formulasi, implementasi, evaluasi) dan diperkaya dengan teori implementasi kebijakan. Temuan penelitian mengungkap kegagalan komprehensif dalam keseluruhan siklus manajemen strategis. Pertama, pada tahap formulasi, RENJA 2025 dirancang tanpa target kinerja kuantitatif yang terukur dan program yang generik, sehingga cacat sejak awal. Kedua, pada tahap implementasi, terjadi kesenjangan total: program peningkatan destinasi tidak menjawab infrastruktur yang rusak, program pemasaran tidak menyentuh upaya komunitas, dan program pengembangan SDM gagal menjangkau masyarakat. Hambatan utama adalah isi kebijakan yang ambigu, birokrasi yang kaku, dan komunikasi yang terputus. Ketiga, pada tahap evaluasi, mekanisme yang ada hanya bersifat administratif dan buta terhadap outcome, sehingga gagal berfungsi sebagai alat koreksi. Rantai kegagalan ini berimplikasi destruktif terhadap keberlanjutan pariwisata, yaitu menciptakan partisipasi semu (sosial), mempertahankan ekonomi subsisten (ekonomi), dan mengancam degradasi lingkungan. Kontribusi penelitian ini adalah secara empiris memetakan implementation gap dalam konteks daerah tertinggal dan secara teoritis memperkaya diskursus manajemen strategis sektor publik dengan menekankan bahwa tanpa kualitas formulasi yang kontekstual-terukur dan mekanisme partisipasiakuntabilitas yang terintegrasi, siklus manajemen strategis akan runtuh. Rekomendasi yang diajukan bersifat struktural, yaitu perbaikan fundamental pada proses formulasi kebijakan yang partisipatif dan berbasis bukti, reformasi model implementasi dengan membangun kelembagaan komunitas (Pokdarwis) sebagai mitra, serta transformasi sistem evaluasi menjadi pemantauan dampak yang partisipatif.