Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Lapangan Karebosi di Kota Makassar = GOVERNMENT AND PRIVATE PARTNERSHIP IN THE MANAGEMENT OF KAREBOSI FIELD IN MAKASSAR CITY

ABSTRAK Hasriati, “Public Privat Partnership”: Kolaborasi Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengolaan Lapangan Karebosi Sebagai Aset Publik Di Kota Makassar (Dibimbing oleh Prof. Dr. Alwi, M.Si. dan Dr. Nurdin nara, M.Si Penelitian ini mengkaji implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Public–Private Partnership (PPP) dalam proyek revitalisasi Lapangan Karebosi di Kota Makassar sebagai bentuk kolaborasi pengelolaan aset publik. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset kota yang bernilai strategis dengan keterbatasan anggaran, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas ruang publik yang layak dan fungsional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan PT Tosan Permai Lestari dalam pengelolaan area bawah tanah Karebosi Link, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi KPS, serta menilai efektivitasnya terhadap tata kelola aset publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KPS berhasil meningkatkan kualitas dan fungsi ruang publik serta mendorong efisiensi pengelolaan infrastruktur kota. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidakjelasan status hukum area bawah tanah, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KPS sangat bergantung pada kejelasan regulasi, konsistensi kebijakan, serta efektivitas koordinasi lintas-lembaga. Diperlukan penguatan tata kelola dan transparansi agar skema kemitraan publik–swasta dapat berkelanjutan dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Kata kunci: Kemitraan Publik–Swasta; Pengelolaan Aset Publik; Lapangan Karebosi; Kota Makassar; Tata Kelola Pemerintahan; Kebijakan Publik ABSTRAK Hasriati, “Public Privat Partnership”: Kolaborasi Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengolaan Lapangan Karebosi Sebagai Aset Publik Di Kota Makassar (Dibimbing oleh Prof. Dr. Alwi, M.Si. dan Dr. Nurdin nara, M.Si Penelitian ini mengkaji implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Public–Private Partnership (PPP) dalam proyek revitalisasi Lapangan Karebosi di Kota Makassar sebagai bentuk kolaborasi pengelolaan aset publik. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset kota yang bernilai strategis dengan keterbatasan anggaran, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas ruang publik yang layak dan fungsional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan PT Tosan Permai Lestari dalam pengelolaan area bawah tanah Karebosi Link, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi KPS, serta menilai efektivitasnya terhadap tata kelola aset publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KPS berhasil meningkatkan kualitas dan fungsi ruang publik serta mendorong efisiensi pengelolaan infrastruktur kota. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidakjelasan status hukum area bawah tanah, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KPS sangat bergantung pada kejelasan regulasi, konsistensi kebijakan, serta efektivitas koordinasi lintas-lembaga. Diperlukan penguatan tata kelola dan transparansi agar skema kemitraan publik–swasta dapat berkelanjutan dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Kata kunci: Kemitraan Publik–Swasta; Pengelolaan Aset Publik; Lapangan Karebosi; Kota Makassar; Tata Kelola Pemerintahan; Kebijakan Publik ABSTRAK Hasriati, “Public–Private Partnership”: Collaboration Between Government and Private Sector in the Management of Karebosi Field as a Public Asset in Makassar City (Supervised by Prof. Dr. Alwi, M.Si. and Dr. Nurdin Nara, M.Si.) This study examines the implementation of a Public–Private Partnership (PPP) scheme in the revitalization project of Karebosi Field in Makassar City as a collaborative model for managing public assets. The research is motivated by the local government’s need to optimize the management of strategically valuable city assets amid limited financial resources, along with growing public demands for accessible and functional urban spaces. The study aims to analyze the partnership between the Makassar City Government and PT Tosan Permai Lestari in managing the underground area of Karebosi Link, to identify the driving and inhibiting factors in the implementation of PPP, and to assess its effectiveness in improving public asset governance. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed through in-depth interviews, policy document analysis, and field observations. The findings reveal that the implementation of PPP has successfully enhanced the quality and functionality of public spaces and improved the efficiency of urban infrastructure management. However, challenges remain, including the unclear legal status of the underground area, limited public participation in decision-making processes, and weak inter-agency coordination. The study concludes that the success of PPP implementation largely depends on regulatory clarity, policy consistency, and the effectiveness of inter-agency coordination. Strengthening governance and transparency is essential to ensure that the public–private partnership scheme remains sustainable and contributes to improving the quality of public services at the local level. Keywords: Public–Private Partnership; Public Asset Management; Karebosi Field; Makassar City; Governance; Public Policy ABSTRAK Hasriati, “Public–Private Partnership”: Collaboration Between Government and Private Sector in the Management of Karebosi Field as a Public Asset in Makassar City (Supervised by Prof. Dr. Alwi, M.Si. and Dr. Nurdin Nara, M.Si.) This study examines the implementation of a Public–Private Partnership (PPP) scheme in the revitalization project of Karebosi Field in Makassar City as a collaborative model for managing public assets. The research is motivated by the local government’s need to optimize the management of strategically valuable city assets amid limited financial resources, along with growing public demands for accessible and functional urban spaces. The study aims to analyze the partnership between the Makassar City Government and PT Tosan Permai Lestari in managing the underground area of Karebosi Link, to identify the driving and inhibiting factors in the implementation of PPP, and to assess its effectiveness in improving public asset governance. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed through in-depth interviews, policy document analysis, and field observations. The findings reveal that the implementation of PPP has successfully enhanced the quality and functionality of public spaces and improved the efficiency of urban infrastructure management. However, challenges remain, including the unclear legal status of the underground area, limited public participation in decision-making processes, and weak inter-agency coordination. The study concludes that the success of PPP implementation largely depends on regulatory clarity, policy consistency, and the effectiveness of inter-agency coordination. Strengthening governance and transparency is essential to ensure that the public–private partnership scheme remains sustainable and contributes to improving the quality of public services at the local level. Keywords: Public–Private Partnership; Public Asset Management; Karebosi Field; Makassar City; Governance; Public Policy