PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK PADA WILAYAH SEMPADAN PANTAI = LEGAL PROTECTION FOR COMMUNITIES REGARDING OWNERSHIP OF CERTIFICATE OF TITLE IN COASTAL BORDER AREAS

Latar Belakang: Wilayah Sempadan Pantai sebagai Kawasan Perlindungan setempat sehingga perlu membatasi kegiatan yang dapat dilakukan demi melindungi fungsi utama dari kawasan sempadan Pantai. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034. Namun, masih banyaknya ditemukan pemanfaatan kawasan sempadan Pantai sebagai kawasan pemukiman bahkan memiliki Sertifikat Hak Milik. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tujuan: Penelitian ini untuk bertujuan untuk menganalisis terkait keabsahan dari Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Masyarakat dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan struktural dan interdisipliner. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen pertanahan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan secara preskriptif. Hasil: (1) Penerbitan SHM pada kawasan sempadan pantai terbukti bertentangan dengan peraturan tata ruang dan mengandung cacat yuridis karena hak milik tidak dapat diberikan pada wilayah dengan fungsi lindung. (2) Menunjukkan bahwa meskipun SHM tersebut tidak sah secara normatif, masyarakat pemegang hak termasuk pihak beritikad baik karena memperoleh hak secara prosedural dan memenuhi kewajiban pajak, sehingga tetap berhak atas perlindungan hukum, baik melalui mekanisme preventif maupun represif. Kesimpulan: (1) SHM pada kawasan sempadan pantai secara hukum dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat keabsahan pemberian hak atas tanah. (2) Negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat beritikad baik melalui kompensasi, relokasi yang layak, atau konversi status hak, sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan administratif pemerintah.