ATURAN HUKUM PENGENAAN PAJAK ATAS LAYANAN CLOUD COMPUTING DALAM MENCEGAH PAJAK BERGANDA = Legal Rules of Tax Collection on Cloud Computing Services in Preventing Double Taxation

ANDI FIRYANI SYABINA (B022232007). ATURAN HUKUM PENGENAAN PAJAK ATAS LAYANAN CLOUD COMPUTING DALAM MENCEGAH PAJAK BERGANDA. Dibimbing oleh Achmad Ruslan sebagai Pembimbing Latar Belakang: Perkembangan layanan cloud computing sebagai bagian dari ekonomi digital menimbulkan tantangan signifikan dalam perpajakan di Indonesia, khususnya terkait kompleksitas penentuan subjek dan objek pajak, serta keterbatasan pengawasan karena akses data transaksi lintas yurisdiksi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas pengenaan Pajak Penghasilan terhadap layanan cloud computing serta menganalisis bentuk pengawasan pajak pada transaksi cloud computing. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti UU PPh, UU 2/2020, UU HPP, dan UU Cipta Kerja, serta bahan hukum sekunder seperti penjelasan undang-undang, literatur, dan jurnal. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dasar pengenaan Pajak Penghasilan atas layanan cloud computing di Indonesia bertumpu pada Pasal 23A UUD 1945 serta beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat ketidakpastian hukum akibat multitafsir terhadap subjek dan objek pajak digital lintas negara, serta belum adanya pengaturan eksplisit mengenai penghasilan digital dalam UU PPh dan turunannya; (2) Bentuk pengawasan pajak atas transaksi cloud computing lintas negara oleh DJP dilakukan melalui pendekatan teknologi seperti e-filing dan e-audit namun dihadapkan pada tantangan keterbatasan infrastruktur, sumber daya, dan akses data lintas yurisdiksi. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) juga berperan dalam mencegah pajak berganda dan pengurangan tarif pajak, namun efektivitasnya terhambat oleh perbedaan interpretasi dan kapasitas negosiasi karena klasifikasi BUT di Indonesia. Kesimpulan: Pengenaan Pajak Penghasilan atas layanan cloud computing di Indonesia masih menghadapi tantangan yuridis berupa ketidakpastian hukum dan inkonsistensi antar regulasi. Diperlukan konsolidasi peraturan domestik serta penguatan kerja sama internasional untuk menjamin kepastian dan keadilan pemajakan.