Rekonstruksi Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Akad Syariah = Reconstruction of Notary Competence in the Creation of Sharia Contracts

Latar Belakang: Pada praktiknya akad syariah dan perjanjian konvensional terjadi kontradiksi yang menyebabkan terjadinya dualisme sistem hukum ekonomi. Akad syariah yang berbasiskan fatwa MUI sedangkan perjanjian konvensional hanya berdasarkan KUH Perdata. Hal ini diperkuat dengan banyaknya notaris yang belum memahami prinsip pembuatan akad syariah dan tidak adanya standardisasi kompetensi yang baik didukung dengan tidak adanya instrument hukum yang mengatur. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis substansi tentang kompetensi notaris dalam pembuatan akad syariah (2) menganalisis penerapan hukum tentang kompetensi notaris dalam pembuatan akad syariah. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi pustaka, dilengkapi dengan wawancara. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) substansi hukum kompetensi notaris dalam akad syariah terdiri dari 3 (tiga) sumber hukum yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Ketiganya adalah konstruksi hukum notaris dalam akad syariah. Berdasarkan teori kemashlahatan, kompetensi dan kewenangan perlu kemudian dilakukan rekonstruksi hukum kompetensi notaris dalam pembuatan akad syariah berupa perubahan pada UUJN; rekomendasi Fatwa MUI dan POJK (2) Pada penerapannya terdapat notaris yang kurang memahami dalam membuat akad syariah karena tidak didukung dengan adanya instrumen hukum, sistem pendidikan dan tenaga ahli secara khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan: Perlunya rekonstruksi kompetensi notaris dalam akad syariah yang mencakup regulasi hukum dan standardisasi pendidikan agar terwujudnya notaris sebagai pembuat akad syariah dalam peraturan perundang-undangan.