FUNGSI PEGAWAI PENGAWAS DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENERAPAN KETENTUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU = Function Of Manpower Service Supervisory Officers In Implementing The Provisions Of Fixed-Term Work Agreements

ANDRE JUMAIN (B022222039), “Penegakan Fungsi Pengawas Terhadap Norma Ketenagakerjaan dalam Kedudukan Hukum Pekerja PKWT” dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Naswar Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peran pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan norma ketenagakerjaan, dengan fokus pada sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selain itu, efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan PKWT. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan fokus pada penelitian sosial hukum untuk mengkaji fungsi hukum dalam masyarakat. Pendekatan melalui studi kasus dan interdisipliner dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara kualitatif preskriptif, dengan hasil disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat dua metode utama pengawasan ketenagakerjaan, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung, yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan Indonesia dengan tujuan melindungi hak-hak pekerja. Dalam pelaksanaan pengawasan, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pengawas, serta kurangnya efektivitas dalam menindak pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan, terutama dalam penerapan PKWT, perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja. (2) Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 yang memperkuat kedudukan hukum nota pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, memberikan kekuatan hukum yang mengikat setelah pengesahan di Pengadilan Negeri setempat. Namun, efektivitas pengesahan ini terhambat oleh berbagai kendala, seperti pengusaha yang mengabaikan nota pemeriksaan, tidak adanya sanksi tegas atau sifat eksekutorial, kurangnya sosialisasi dan pelaksanaan yang memadai.