Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 = Registration Of Different Religion and Belief Marriages Post Effective Of The Supreme Court Circular Number 2 Of 2023

Afandi Haris Raharjo (B022202049) “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Kepercayaan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023” (Dibimbing oleh Padma D. Liman) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pencatatatn perkawinan beda agama dan kepercayaan serta menganalisis akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan beda agama dan kepercayaa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mendukung penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang mencakup putusan mahkamah agung, putusan mahkamah konstitusi, serta jurnal hukum. Bahan hukum dan sumber data yang didapatkan akan dianalisa secara deskriptif untuk memberikan analisis terhadap isu hukum yang terjadi dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan (1) Kedudukan SEMA Nomor 2 tahun 2023 tidak sejalan dengan Peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan. SEMA yang memiliki cakupan yang lebih kecil dapat mengikat suatu perundang-undangan sehingga pasal dalam perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan. SEMA tersebut juga dianggap membatasi prinsip-prinsip kebebasan hidup karena esensinya tidak dapat memberikan kepastian hukum untuk seluruh warga negara Indonesia. Sudah saatnya pemerintah melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya tentang pencatatan perkawina beda agama dan kepercayaan. (2) Akibat perkawinan beda agama dan kepercayaan yang tidak bisa dicatatkan membuat perkawinan tersebut tidak terjadi secara hukum. Hal itu menimbulkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri, status anak, dan harta benda. Oleh karena itu diharapkan agar pembuat kebijakan dapat menciptakan pembaharuan Undang-Undang Perkawinan, khususunya perkawinan beda agama dan kepercayaan di Indonesia, mengingat keanekaragaman agama dan sifat masyarakat yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman.