PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA DI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN DI INDONESIA = The Impact of Government Policies and Labor in the Fisheries Sector on Fishermen’s Welfare in Indonesia

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan tenaga kerja sektor perikanan tangkap terhadap kesejahteraan nelayan di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produksi perikanan tangkap sebagai variabel mediasi. Kebijakan yang dikaji meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor perikanan. Penelitian menggunakan data panel provinsi periode 2014–2023 dengan pendekatan fixed effect dua arah yang diestimasi menggunakan Two-Stage Least Squares (2SLS) untuk mengatasi potensi endogenitas, serta standar error robust. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan nelayan, baik secara langsung maupun melalui produksi, yang mengindikasikan perannya lebih bersifat menjaga likuiditas jangka pendek. Subsidi BBM berasosiasi positif namun tidak signifikan terhadap produksi, sementara produksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan, sehingga pengaruh tidak langsung subsidi BBM menjadi lemah. DAK sektor perikanan juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap produksi maupun kesejahteraan nelayan. Sementara itu, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi, tetapi melalui jalur produksi berdampak negatif terhadap kesejahteraan, mencerminkan rendahnya produktivitas marjinal pada perikanan tangkap skala kecil. Temuan ini menegaskan adanya ketidaksesuaian struktural antara peningkatan produksi dan perbaikan kesejahteraan nelayan, sehingga kebijakan perikanan perlu bergeser dari orientasi peningkatan produksi menuju penguatan nilai tambah, efisiensi usaha, tata niaga, dan posisi tawar nelayan.

Keyword : Kesejahteraan nelayan, kebijakan fiskal, produksi perikanan, 2SLS.