Desentralisasi Fiskal dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi = Fiscal decentralization and Community welfare in Sulawesi island

Desentralisasi fiskal telah menjadi kerangka utama dalam otonomi daerah di Indonesia sejak reformasi, namun efektivitasnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat masih dipertanyakan, terutama di wilayah dengan kompleksitas tinggi seperti Pulau Sulawesi. Meskipun kaya sumber daya alam, banyak provinsi di Sulawesi masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan. Rendahnya serapan anggaran, dominasi belanja pegawai atas belanja modal, serta ketergantungan terhadap transfer pusat menunjukkan lemahnya kapasitas fiskal daerah. Ketidakefisienan ini berdampak pada kualitas pembangunan manusia, yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh serapan anggaran, belanja modal, dan kapasitas fiskal terhadap IPM, dengan mempertimbangkan peran pertumbuhan ekonomi dan perdagangan domestik sebagai variabel intervening. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh serapan anggaran, belanja modal, kapasitas fiskal, investasi, dan tingkat kecenderungan konsumsi terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan perdagangan domestik (ekspor-impor). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model struktural untuk menguji pengaruh serapan anggaran, belanja modal, dan kapasitas fiskal (variabel eksogen) terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) sebagai variabel endogen, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan perdagangan domestik (ekspor-impor). Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak selalu berdampak langsung pada kesejahteraan. Serapan anggaran yang tinggi tidak signifikan meningkatkan IPM karena dominasi belanja operasional. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi lebih efektif dicapai melalui belanja modal yang tepat sasaran, penguatan konsumsi rumah tangga, dan optimalisasi perdagangan domestik, dibandingkan mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata. Efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kapasitas institusi, dan kebijakan yang berfokus pada pemerataan serta ketahanan ekonomi lokal.

Keyword : Desentralisasi Fiskal, Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan Domestik, Kapasitas Fiskal, Investasi, Belanja Modal.