PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN DALAM MENGATASI DAMPAK PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KABUPATEN TAKALAR = THE ROLE OF THE ENVIRONMENTAL AND LAND AFFAIRS AGENCY IN MITIGATING THE IMPACT OF SEA SAND MINING IN TAKALAR REGENCY


YUSUF, ANDI M (2025) PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN DALAM MENGATASI DAMPAK PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KABUPATEN TAKALAR = THE ROLE OF THE ENVIRONMENTAL AND LAND AFFAIRS AGENCY IN MITIGATING THE IMPACT OF SEA SAND MINING IN TAKALAR REGENCY. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.

[thumbnail of sampul]
Preview
Image (sampul)
E051211032-yov62KeL0OGRsWlZ-20250703141802.jpg

Download (229kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
E051211032-1-2.pdf

Download (252kB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
E051211032-dp.pdf

Download (154kB)
[thumbnail of full teks] Text (full teks)
E051211032-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only until 3 June 2027.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Andi M Yusuf, Nomor Induk Mahasiswa E051211032, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: ”PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN DALAM MENGATASI DAMPAK PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KABUPATEN TAKALAR”, dibawah bimbingan Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran sesungguhnya pemerintah kabupaten takalar dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam mengatasi dampak dari adanya penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan holistik tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam mengatasi dampak penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar memiliki peran dalam mengatasi dampak penambangan pasir laut melalui dua aspek utama, yaitu pengaturan dan pemantauan lingkungan serta penegakan hukum dan pengendalian. Dalam pengaturan dan pemantauan lingkungan, dinas berperan dalam merumuskan kebijakan serta mekanisme rehabilitasi, meskipun implementasinya masih terbatas karena kewenangan utama berada pada pemerintah provinsi. Sementara itu, dalam aspek penegakan hukum, keterbatasan wewenang di tingkat kabupaten menghambat efektivitas sanksi, sehingga pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan masih kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan dan peningkatan koordinasi lintas lembaga untuk memperkuat pengawasan serta mengurangi dampak penambangan pasir laut terhadap lingkungan pesisir.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Penambangan Pasir Laut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pengaturan dan Pemantauan, Penegakan Hukum dan Pengendalian.
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 06 Apr 2026 01:36
Last Modified: 06 Apr 2026 01:36
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/54930

Actions (login required)

View Item
View Item