Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal = The Supervision of the Financial Services Authority over Illegal Online Lending Applications

Arfiah Al-Barack (B021201061). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal. Dibimbing oleh Ahsan Yunus sebagai pembimbing. Latar Belakang: Otoritas jasa keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi sebagai pengawasan yakni mengawasi pelaksanaan aturan POJK LPPBTI terkait penyelenggaraan Fintech Peer To Peer Lending, untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Maraknya praktik pinjaman online ilegal menimbulkan berbagai permasalahan hukum, antara lain pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, bunga yang tidak wajar, dan tindakan penagihan yang melanggar etika, sehingga diperlukan peran aktif OJK dalam melakukan pengawasan yang optimal. Bisnis pinjaman online ilegal ini kurang transparan ketika memberikan informasi tentang keuntungan dan risiko produk yang mereka tawarkan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan kebijakan serta efektivitas pelaksanaan pengawasan otoritas jasa keuangan dalam menangani kasus pinjaman online illegal. Metode: penelitian ini merupakan penelitian empiris. Dengan menggabungkan data primer dari wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan dan kebijakan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal Pengaturan dan kebijakan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal, saat ini masih lemah karena OJK hanya mengawasi pinjaman online yang legal (berizin dan terdaftar) sesuai dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2011. Namun untuk mengatasi keterbatasan ini, OJK menggunakan wewenang diskresi dan fungsi koordinatif melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang merupakan forum koordinasi 16 lembaga/kementerian. (2) efektivitas pelaksanaan kewenangan edukasi dan sosialisasi berdasarkan POJK No.14 Tahun 2024. Karena OJK memiliki kewenangan yang terbatas. OJK bersama dengan Satgas Pasti telah melakukan pemblokiran secara masif pada pinjol ilegal serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Kesimpulan: pengawasan OJK bersifat reaktif dan memerlukan peningkatan sinergi antar-lembaga serta regulasi yang lebih adaptif dan preventif untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam melindungi masyarakat dari bahaya pinjol ilegal.