PENYALAHGUNAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA USAHA PERTAMBANGAN DIKUALIFIKASI MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI = Misuse of RKAB in Mining Businesses That Qualified as a Criminal Act of Corruption Misuse of RKAB in Mining Businesses That Qualified as a Criminal Act of Corruption

Latar Belakang: Penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan instrumen administrasi yang berfungsi sebagai kontrol operasional kegiatan pertambangan, namun dalam praktiknya kerap disalahgunakan oleh pejabat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara kesalahan administrasi dan perbuatan koruptif yang memiliki dampak pidana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai apakah penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan RKAB dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, menjelaskan bagaimana penerbitan RKAB yang termasuk ranah administrasi dapat menjadi dasar terjadinya perbuatan pidana korupsi, serta merumuskan parameter yang membedakan antara penyalahgunaan kewenangan sebagai pelanggaran administratif dan sebagai perbuatan pidana. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan kewenangan pejabat administrasi dan tindak pidana korupsi, sementara pendekatan empiris digunakan untuk menggali pandangan praktisi hukum, akademisi, serta pejabat terkait di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan RKAB secara konseptual merupakan perbuatan administrasi. Meskipun RKAB termasuk bagian dari hukum administrasi, penyalahgunaan kewenangan di dalamnya dapat menjadi dasar pidana apabila tindakan pejabat telah melampaui batas wewenang formal dan mengandung motif untuk memperoleh keuntungan pribadi. Batas antara hukum administrasi dan hukum pidana dapat ditentukan melalui tiga indikator, yaitu legalitas kewenangan, integritas proses, dan dampak yang ditimbulkan. Keterbaruan: Penelitian ini menghasilkan model delimitasi antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi yang bersifat operasional, yang dapat dijadikan dasar penyusunan prosedur tetap (SOP) bagi pejabat pemberi izin di sektor pertambangan