IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LUWU TIMUR = Implementation of Disability-Responsive Policies in Public Services at the Department of Manpower of East Luwu Regency

Adrian Lutranda Huspadinata, Nomor Induk Mahasiswa E051181516, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Responsif Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur”, dibawah bimbingan Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., dan Dr. H. A. Sudirman Syamsu, S.Sos., M.Si Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur dalam mengimpelementasikan Kebijakan Publik bagi Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka membutuhkan perhatian khusus dan upaya pemberdayaan yang komprehensif agar dapat meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dan dipenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi, dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori karakteristik dari masalah, Kebijakan, Variabel Lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengimplementasian terkait kebijakan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam hal supremasi hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan ini terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi ketersediaan infrastruktur yang ramah disabilitas sudah mulai meningkat. Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat seperti program yang tidak rutin, program pelatihan yang kurang dilaksanakan, serta rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk di kalangan penyandang disabilitas itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar tujuan pemberdayaan penyandang disabilitas dapat tercapai secara optimal.