Perlindungan hukum dokter dalam pelayanan kesehatan pasca tindakan operasi = Legal protection for doctors in post surgery health service

ABSTRAK SYAHRUNI SYAHRIR (B012232048), PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN PASCA TINDAKAN OPERASI. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi Latar Belakang: Perlindungan hukum bagi dokter pasca operasi penting karena fase ini rawan komplikasi medis meski tindakan sudah sesuai prosedur. Tanpa kepastian hukum, dokter berisiko diskriminalisasi saat menjalankan tugas profesionalnya. Tujuan: Penelitian ini mengkaji dan menganalisis efektivitas perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan pasca tindakan operasi di Indonesia. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan perundang-undangan, studi pustaka dan studi lapangan. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum bagi dokter pasca tindakan operasi di Indonesia memiliki dasar normatif, namun implementasi dan substansi hukum masih belum memadai, terutama terkait batas tanggung jawab, definisi kelalaian, dan pembedaan risiko medis, komplikasi, serta malapraktik. Koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Kesehatan, rumah sakit, Ikatan Dokter Indonesia, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan belum berjalan efektif, sementara literasi hukum dan kesehatan masyarakat yang rendah meningkatkan kesalahpahaman. Kondisi ini memicu risiko sengketa dan kriminalisasi tindakan medis, mengurangi rasa aman dokter dalam praktik. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif membutuhkan kejelasan hukum, penguatan koordinasi lembaga, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko medis.(2) Upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi dokter pasca operasi memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan profesi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme dokter, serta edukasi masyarakat mengenai risiko medis. Integrasi keempat aspek ini diharapkan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum sekaligus mendukung pelayanan kesehatan pasca operasi yang aman, berkualitas, dan akuntabel. Kesimpulan: Perlindungan hukum bagi dokter dalam pelayanan kesehatan pasca tindakan operasi masih menghadapi kendala terkait ketidakjelasan substansi hukum, batas tanggung jawab, definisi kelalaian, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta rendahnya literasi masyarakat. Peningkatan efektivitas perlindungan hukum memerlukan penyempurnaan regulasi, penguatan mekanisme kelembagaan, peningkatan kompetensi profesional dokter, dan edukasi masyarakat mengenai risiko medis, sehingga praktik medis dapat berjalan aman, profesional, dan akuntabel. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelayanan Kesehatan, Pasca Operasi