Kerangka Hukum E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah = The Legal Framework of E-Voting in Regional Head Elections.

ANDI MUH. ARIF (B012232037), Kerangka Hukum E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dibimbing oleh Zulkifli Aspan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara pemilihan berbasis e-voting dengan perwujudan asa jujur dan adil dalam pemilihan umum dan Menganalisis menganalisis konstruksi ideal pengaturan syarat penerapan pemilihan kepala daerah berbasis elektronik voting. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara logis deduktif berdasarkan perspektif normatif serta analisis data kualitatif dari lapangan disajikan secara deskriptif dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu, baik dari segi waktu, biaya, maupun akurasi proses. Namun, potensi tersebut masih bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta kepercayaan publik terhadap sistem yang digunakan. (2) Konstruksi ideal pengaturan e-voting harus disusun berdasarkan pendekatan sistem hukum yang mencakup aspek substansi hukum, struktur kelembagaan penyelenggara dan pengawas, serta kesiapan budaya hukum masyarakat. Pembentukan norma baru dalam Undang-Undang Pilkada dan peraturan teknis pelaksanaan menjadi prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keberhasilan penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah.