PERAN NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TOMBOLO PAO = THE ROLE OF THE STATE IN THE MANAGEMENT OF CUSTOMARY FOREST ENVIRONMENTS BY INDIGENOUS LAW COMMUNITIES IN TOMBOLO PAO

HAMZAH (B012231091). Peran Negara Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Tombolo Pao. Dibimbing oleh Andi Suriyaman M. Pide. Latar Belakang: Terdapat ketidaksesuaian pengakuan normatif negara atas hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat di Tombolo Pao dengan implementasinya di tingkat daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam pengelolaan hutan adat di Tombolo Pao dan implikasinya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Metode: Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat adat, Dinas Kehutanan, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Data sekunder berupa dokumen dan artikel ilmiah diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil: (1) Negara mengakui hutan adat melalui hukum nasional, tetapi di Tombolo Pao, pengakuan ini belum didukung peraturan daerah. Negara lebih berperan dalam mengatur namun kurang memberikan ruang kepada masyarakat adat, sehingga mereka tetap terpinggirkan dan rentan terhadap kriminalisasi. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan pengakuan hukum atas hak masyarakat adat di Tombolo Pao, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh belum adanya regulasi daerah dan kurangnya integrasi antara hukum adat dan hukum negara. Akibatnya, masyarakat adat masih sering mengalami kriminalisasi dan keterbatasan akses, sehingga pengakuan hak tersebut belum efektif. Kesimpulan: (1) Negara berperan dalam mengakui hutan adat secara hukum nasional, namun di Tombolo Pao belum didukung oleh peraturan daerah. (2) Meski Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 memberikan landasan hukum atas hak adat, pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya regulasi daerah dan integrasi antara hukum adat dan hukum negara.