Konflik Lahan Pada Masyarakat Kawasan Tambang Emas PT. Masmindo Dwi Area Di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu = Land Conflict In The Gold Mining Area Of PT. Masmindo Dwi Area In Latimojong District Luwu Regency

YUSRI, Konflik Lahan Pada Masyarakat Kawasan Tambang Emas Pt. Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu (dibimbing oleh Sakaria dan Tautoto Tana Ranggina Sarongallo). Konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, merupakan fenomena yang mencerminkan ketegangan akibat alih fungsi lahan oleh pihak perusahaan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk, penyebab utama, aktor-aktor yang terlibat, serta upaya penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Latimojong. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua bentuk konflik lahan yang terjadi pada masyarakat kawasan tambang emas di Latimojong, yakni konflik vertikal atau kelompok dan konflik laten dan manifest. Penyebab utama terjadinya konflik di Latimojong adalah klaim otoritas atas lahan, kesenjangan keuntungan, dan kepentingan yang berlawanan atas lahan. Konflik ini melibatkan dua kelompok, yakni kelompok yang memiliki kekuasaan (meliputi pemerintah, pihak perusahaan dan elit lokal) dan kelompok yang tidak memilki kekuasaan (meliputi masyarakat lokal dan masyarakat dari luar Latimojong). Penyelesaian konflik lahan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni informal dan formal. Mekanisme informal mencakup negosiasi dan mediasi, sedangkan mekanisme formal mencakup litigasi melalui pengadilan. Mekanisme tersebut terbilang efektif, meskipun dalam beberapa kasus konflik lahan yang terjadi, menemui jalan buntu. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang tepat dan komprehensif dalam penyelesaian konflik lahan di kawasan tersebut. Kebijakan yang berbasis partisipasi masyarakat lokal dan jumlah kompensasi yang sepadan atas lahan, menjadi rekomendasi utama untuk penyelesaian konflik secara berkelanjutan.