PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT (STUDI KASUS PROYEK FOOD ESTATE DI DESA RIA-RIA, KECAMATAN POLLUNG, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN) = THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN RESOLUTION OF CUSTOMARY LAND CONFLICTS (CASE STUDY OF THE FOOD ESTATE PROJECT IN RIA-RIA VILLAGE, POLLUNG DISTRICT, HUMBANG HASUNDUTAN REGENCY)

ABSTRAK MARTUNAS DOSNIROHA MUNTHE. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat (Studi Kasus Proyek Food Estate di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan) (Dibimbing oleh Rasyid Thaha). Latar belakang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pengelolaan konflik sosial dan agraria. Konflik tanah adat yang muncul seiring Proyek Food Estate di Desa Ria-Ria mencerminkan relasi kuasa dan kapasitas negara mengelola konflik kepentingan antara negara dan masyarakat adat. Kebijakan penataan ruang dan penguasaan tanah belum memberikan pengakuan dan kepastian hukum wilayah adat secara menyeluruh.Tujuan. Penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam penyelesaian konflik tanah adat di Desa Ria-Ria dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik agraria tersebut. Metode. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan penelusuran data daring. Hasil. Konflik tanah adat merupakan konflik vertikal antara masyarakat adat dan negara yang diproduksi oleh kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah daerah berperan sebagai mediator melalui mediasi dan fasilitasi administratif, namun belum menghasilkan penyelesaian substantif karena lemahnya fungsi regulatif dan protektif terhadap hak masyarakat adat. Konflik dipengaruhi ketidakjelasan status hukum tanah adat, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, dan fragmentasi kebijakan pertanahan, kehutanan, serta pembangunan nasional. Konflik yang melibatkan Desa Parsingguran I merupakan konflik turunan dari kebijakan penetapan wilayah proyek. Kesimpulan. Peran pemerintah daerah masih didominasi pendekatan mediasi administratif dan belum menyentuh akar konflik struktural. Penyelesaian memerlukan peran yang lebih substantif melalui penegasan regulasi, perlindungan hak masyarakat adat, serta pengelolaan konflik yang partisipatif, terintegrasi, dan berkeadilan.

Keyword : Peran Pemerintah Daerah, Konflik Tanah Adat, Food Estate, Governance, Masyarakat Adat Desa Ria-Ria.