IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSON ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA = IMPLEMENTATION OF ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSON ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) IN COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA

Studi ini mengkaji bagaimana Indonesia mengimplementasikan Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) dalam rangka menanggulangi perdagangan manusia (TPPO) pada kurun waktu 2018 hingga 2022. Meskipun ACTIP telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, namun hingga saat ini belum ada aturan turunan yang secara tegas memasukkan konvensi tersebut ke dalam kerangka hukum nasional. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 yang tidak menggunakan ACTIP sebagai landasan normatif, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 beserta peraturan turunannya tetap menjadi acuan dalam penanganan TPPO. Selain metode analisis dokumen dan studi pustaka, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan meliputi teori Rezim Internasional, untuk melihat proses internalisasi norma internasional dalam kebijakan domestik, serta konsep Transnational Organized Crime, untuk memahami TPPO sebagai bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi ACTIP sebenarnya telah terakomodasi dalam hukum nasional, namun secara kelembagaan dan kebijakan belum terdapat upaya harmonisasi yang memadai. ACTIP belum diimplementasikan secara menyeluruh dan hanya bersifat pelengkap terhadap regulasi sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang menjadikan ACTIP sebagai acuan normatif, serta penguatan kelembagaan berbasis kerja sama regional guna meningkatkan efektivitas penanganan TPPO di Indonesia.