Analisis Kebijakan Energi Baru Terbarukan Joko Widodo terkait Hilirisasi dan Proteksi Nikel dalam Menghadapi Gugatan WTO = Analysis of Jokowi's New Renewable Energy Downstream Policy Regarding Nickel Protection in Facing WTO Lawsuit

Penelitian ini membahas kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dengan fokus pada peran Presiden Joko Widodo sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan tersebut. Hilirisasi dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan seluruh data bersumber dari data sekunder, termasuk dokumen kebijakan, laporan resmi, dan literatur akademik. Pendekatan Foreign Policy Analysis (FPA) diterapkan dengan tiga model Graham Allison—Rational Actor Model (RAM), Organizational Process Model (OPM), dan Governmental Politics Model (GPM)—serta teori proteksionisme untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dan dinamika politik di balik larangan ekspor bijih nikel mentah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan kombinasi antara keputusan strategis jangka panjang, pemanfaatan struktur birokrasi yang ada, dan negosiasi politik antar-elite. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat perkembangan signifikan dalam pembangunan smelter di Indonesia sebagai bagian dari strategi pemerintah sembari menunggu putusan Dispute Settlement Body (DSB) WTO aktif. Meskipun menghadapi gugatan di WTO, Indonesia tetap mempertahankan kebijakan ini sebagai strategi pembangunan industri dan penguatan daya tawar internasional.