IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KINERJA DI SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN = IMPLEMENTATION OF E-PERFORMANCE POLICY AT THE SECTRETARIAT OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING, RESEARCH, AND DEVELOPMENT AGENCY (BAPPELITBANGDA) OF SOUTH SULAWESI PROVINCE

Diandra Anastasia Putri Soeharto, Nomor Induk Mahasiswa E051211046, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KINERJA DI SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN”, dibawah bimbingan Dr. Suhardiman Syamsu S.Sos., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e- Kinerja di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teori ini mencakup enam variabel utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar organisasi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-Kinerja di Bappelitbangda telah berjalan cukup efektif. Standar dan sasaran kebijakan telah dirumuskan secara jelas melalui regulasi daerah. Sumber daya manusia dan teknologi tersedia, meskipun masih terdapat kendala teknis dan kesenjangan digital antar pegawai. Karakteristik agen pelaksana sudah mendukung, walaupun tingkat adaptasi terhadap sistem masih bervariasi. Disposisi pelaksana menunjukkan sikap positif terhadap e-Kinerja, namun belum seluruh pegawai menunjukkan konsistensi. Komunikasi antar organisasi, terjalin koordinasi yang cukup intens antara Bappelitbangda dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kondisi sosial, ekonomi, dan politik turut memengaruhi keberhasilan implementasi, dengan dukungan kebijakan gubernur. Secara keseluruhan, e-Kinerja telah mendorong terciptanya sistem penilaian kinerja yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, perbaikan pada aspek pelatihan, pemahaman teknologi, dan komunikasi lintas organisasi perlu ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan ini.