IMPLEMENTASI TATA KELOLA KOLABORASI AKTOR PENTA HELIX DALAM PENANGANAN KOSMETIK ILEGAL PADA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA MAKASSAR = IMPLEMENTATION OF COLLABORATIVE GOVERNANCE PENTA HELIX ACTORS IN ADDRESSING ILLEGAL COSMETICS OF INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY IN MAKASSAR CITY

Latar belakang. Peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan terus meningkat di Indonesia. Kota Makassar teridentifikasi sebagai salah satu pusat utama peredarannya. Lemahnya penegakan hukum serta sanksi pidana dinilai belum memberikan efek jera yang memadai. sehingga menuntut adanya pendekatan penanganan yang lebih terintegrasi melalui kemitraan multi pihak. Tujuan. Untuk menganalisis implementasi tata kelola kolaborasi aktor penta helix dalam penanganan kosmetik ilegal pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Makassar. Metode. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mandalam dari 26 (dua puluh enam) informan yang merepresentasikan unsur pemerintah, akademisi/universitas, sektor swasta, komunitas, dan media, serta melalui observasi, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan software NVivo 15. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan secara tematik dengan kerangka kerja Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson dan Nabatchi untuk menganalisis dinamika, tindakan, dan dampak kolaborasi. Hasil. Tata kelola kolaborasi berjalan melalui interaksi dinamis antara tiga elemen kunci. Pertama, penggerakan prinsip bersama yang teridentifikasi berjalan melalui tahap pengungkapan (didorong oleh kesenjangan kapabilitas dan kebutuhan sinergis), pendefinisian (menyoroti rendahnya literasi publik dan celah regulasi), deliberasi (melalui forum formal dan komunikasi informal), hingga penetapan (melalui agenda setting dan penugasan tim). Kedua, motivasi bersama yang berakar pada kepercayaan, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen partisipatif. Ketiga, kapasitas untuk bertindak bersama terbangun melalui prosedur kelembagaan yang adaptif, kepemimpinan kolektif yang terdistribusi, serta mobilisasi pengetahuan dan sumber daya yang saling melengkapi. Tindakan kolaborasi yang dihasilkan mencakup strategi promotif, preventif, kuratif, dan represif. Dampak kolaborasi meliputi peningkatan kesadaran dan partisipasi publik, penguatan kapasitas kelembagaan dan jaringan, serta transformasi hubungan antaraktor dari skeptisisme sinergi yang lebih solid. Kesimpulan. Tata kelola kolaborasi telah menunjukkan dampak positif, namun pelaksanaannya belum berjalan secara komprehensif, bersifat parsial dan kontekstual, dengan tingkat partisipasi yang tidak merata di antara para aktor. Namun, telah berdampak meningkatkan kesadaran publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menumbuhkan sinergi dan kepercayaan di antara pemangku kepentingan yang penting untuk kerja sama berkelanjutan.