Colaborative Governance Culture Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Warga Terdampak Bencana Gempa Bumi, Tsunami Dan Liquifaksi Di Kota Palu = Collaborative Governance Culture in Implementing Policies for Handling Residents Affected by the Earthquake, Tsunami and Liquefaction Disasters in Palu City

ABSTRAK AWALUDDIN. (Colaborative Governance Culture Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Warga Terdampak Bencana Gempa Bumi, Tsunami Dan Liquifaksi Di Kota Palu), dibimbing oleh Alwi, Muhammad Yunus, Gita Susanti. Penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan dan Menganalisis (1) Collaborative Culture dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Kota Palu. (2) Colaborative Governance Regime (CGR) dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Kota Palu. Penelitian ini di laksanakan di Wilayah Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan focus penelitian Collaborative Governance dengan melakukan wawancara dengan organisasi kolaborasi yang terlibat dalam Penanganan Warga Terdampak Bencana Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Kota Palu. Teori yang di Gunakan adalah Teori Collaborative Culture dari Mei Cao dan Qingyu Zhang, dan Collaborative Governance Regime (CGR) Emerson, Balogh dan Nabtchi. Dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Pengambilan data dilakukan secara purposif. Data diproleh melalui Observasi, wawancara dan studi dokumentasi melalui data-data sekunder. Data analisis menggunakan analisi data Milles, Huberman dan Saldana dengan model Interaktif yang meliputi: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Collaborative Governance Culture dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Warga Terdampak Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Kota Palu belum berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari berbagai dimensi dalam Collaborative Governance Regime (CGR) sudah dilakukan namun belum belum berjalan dengan baik, seperti: Dynamic Collaborative, Collaborative Action dan Impact and Adaptation Pada tataran kolaborasi masih terdapat Organisasi Kolaborasi yang tidak faham dengan tugasnya, setiap dilakukan rapat yang dilaksanakan dari Organisasi kolaborasi, yang hadir hanya staff bukan level pengambil keputusan serta peserta rapat evaluasi yang hadir bukan orang yang sama, sehingga dalam proses kolaborasi mengalami kebingungan karena informasi tidak sampai pada level pengambil keputusan, selain itu organisasi kolaborasi tidak berjalan dengan baik, disebabkan tidak adanya Collaborative Culture (Budaya Kolaborasi) karena organisasi kolaborasi tidak memiliki kesepakatan colectivsm (visi misi) kolaborasi, sehingga tidak terbangun kolaborasi dengan baik dalam menangani Warga Terdampak Bencana Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Kota Palu. Colaborative Governance Culture dapat berjalan dengan baik ketika Colaborative Governance Regime di topang oleh Collaborative Culture sehingga dalam penelitian ini melahirkan konsep baru yakni Collaborative Governance Culture (CGC), dan merupakan pengembangan dari Collaborative Governance Regime dengan Collaborative Culture dengan mengkombinasikan komponen Collaborative Culture kedalam dimensi Collaborative Govenance Regime.