ANALISIS YURIDIS PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DI USIA SEKOLAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN UU KESEHATAN = LEGAL ANALYSIS PROVISION OF CONTRACEPTION IN SCHOOL AGE BASED ON GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 28 OF 2024 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE HEALTH LAW

Latar Belakang : Kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan nasional. Remaja di Indonesia, khususnya di usia sekolah, mengalami berbagai perubahan biologis dan psikologis yang mempengaruhi perilaku kesehatan reproduksi mereka. Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak memberi pengaruh buruk bagi remaja sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja seperti hal nya seks bebas pada usia remaja yang mengakitbatkan penyakit menular dan kehamilan dini yang tidak diinginkan. Tujuan : Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah berdasarkan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2024 serta menganalisis pengaturan dalam peraturan pemerintah ini dapat menjamin kesehatan reproduksi remaja tanpa melanggar norma yang berlaku. Metode : Penelitian ini menggunakan Tipe penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui buku hukum, jurnal, hasil penelitian hukum. Hasil : Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan kepada remaja sekolah secara langsung melainkan peruntukkannya kepada remaja yang sudah menikah. Pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah dijabarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025; (2) Peraturan Pemerintah ini merupakan langkah strategis dalam menjamin hak kesehatan reproduksi remaja, namun tetap memperhatikan norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kesimpulan : Pemerintah, melalui instansi terkait seperti BKKBN dan Kementerian Kesehatan, perlu memperjelas serta mensosialisasikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah.