Pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara = Supervision of Temporary Land Deed Officials

Latar belakang: Penelitian ini yakni terdapat permohonan peralihan hak atas tanah yang didaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar yang aktanya dibuat tidak sesuai prosedur, yakni akta yang dibuat tanpa pengecekan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan mengakibatkan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena akta yang dipergunakan sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah tersebut cacat hukum sehingga menimbulkan kerugian pada penerima hak. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai prosedur pembuatan akta oleh Pejabat pembuatan Akta Tanah Sementara dan menganalisis pengawasan Kantor Pertanahan terhadap Pembuat Akta Tanah Sementara di wilayah kerjanya. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya ketentuan hukum di lingkungan masyarakat. Sumber data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, setelah data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara merupakan proses formal yang melibatkan beberapa tahap sesuai yakni dari tahap persiapan, pembuatan akta, dan pendaftaran pencatatan peralihan di Kantor Pertanahan (2) Pengawasan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dilakukan dengan cara pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pembinaan, dan tindakan korektif, tetapi pelanggaran masih tetap terjadi karena kurang optimalnya pengawasan. Disarankan agar Kantor Pertanahan meningkatkan pengawasan dan mengadakan pelatihan mendalam tentang prosedur pembuatan akta.