CAHYANI, CAHYANI (2025) Analisis Hukum Operasional Pasar Darurat di Kota Makassar= Legal Analysis of Emergency Market Operations in Makassar City. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B021211098-n50hU2Sg4EsfCH8m-20250821142515.jpeg
Download (86kB) | Preview
B021211098-1-2.pdf
Download (655kB)
B021211098-dp.pdf
Download (509kB)
B021211098-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only until 19 August 2027.
Download (5MB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK CAHYANI (B021211098). ANALISIS HUKUM OPERASIONAL PASAR DARURAT DI KOTA MAKASSAR. Dibimbing oleh FAISAL ABDULLAH sebagai Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum pasar darurat di Kota Makassar serta pengawasan pasar darurat di Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian yang dilakukan berlokasi pada Perumda Pasar Makassar Raya, Satpol PP Kota Makassar, Kantor Kecamatan dan Kelurahan wilayah pasar darurat serta pada lokasi pasar darurat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi juga wawancara dan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan metode pengumpulan data sesuai keadaan yang sebenarnya atau sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pasar darurat dalam praktiknya belum memiliki legalitas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar darurat baik Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar maupun Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap operasional pasar darurat. Selain itu, belum terdapat surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota terkait kebijakan pembolehan pasar darurat; (2) Pengawasan yang ada saat ini terhadap operasional pasar darurat adalah pengawasan langsung oleh pemerintah wilayah kecamatan serta pengawasan insidentil dari kelurahan. Selain itu, terdapat pula pengawasan represif dari perumda pasar serta pengawasan oleh pengelola pasar darurat dari unsur masyarakat setempat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk pasar darurat tertentu. Pengawasan yang ada dapat dikatakan belum begitu maksimal dikarenakan pasar darurat masih beroperasi pada tempat yang tidak seharusnya sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Hal tersebut terjadi karena belum adanya mekanisme pengawasan yang khusus dan terjadwal untuk jenis pasar darurat. Kata Kunci: Pasar Darurat, Perumda Pasar Makassar Raya, Pengawasan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pasar Darurat, Perumda Pasar Makassar Raya, Pengawasan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
| Date Deposited: | 27 Nov 2025 07:10 |
| Last Modified: | 27 Nov 2025 07:10 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/51018 |
