Analisis Yuridis Pengaturan Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara = Juridical Analysis of Compensation Arrangements in the Implementation of State Administrative Court Decisions

Latar Belakang: Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat dari keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan. Namun, pelaksanaan putusan ganti rugi di PTUN Makassar masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembatasan nilai kompensasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, mekanisme pembayaran yang rumit, dan keterbatasan anggaran negara. Tujuan: untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan ganti rugi dalam pelaksanaan perkara peradilan tata usaha negara. Serta mengetahui faktor penghambat pelaksanaan ganti kerugian di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunaka data-data berupa wawancara sebagai data primer dan data-data sekunder berupa skripsi, jurnal, buku, peraturan perundang-udangan dan dokumen hukum lainnya. Hasil: Pelaksanaan ganti rugi tetap mengacu pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1991 dan untuk pelaksanaanya mengacu pada keputusan Menteri keuangan nomor 1129/KMK.01/1991 yang pada praktiknya masih sangat sulit untuk dilakukan karena negara tidak menyiapkan anggaran untuk ganti rugi faktor utama penghambat ganti rugi di PTUN adalah kepatuhan dan kesadaran pejabat Tun dalam mengeksekusi Putusan Hakim, tidak adanya lembaga khusus untuk eksekusi putusan. Kesimpulan: Pelaksanaan ganti rugi di PTUN Makassar mengacu pada PP No. 43/1991 dan Keputusan Menteri Keuangan, tetapi terkendala anggaran dan kurangnya kepatuhan pejabat. Tidak adanya lembaga eksekusi khusus juga menghambat pelaksanaan putusan ganti rugi secara efektif.