TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PROSEDUR PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN CAMPURAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR = Legal Review of the Implementation of the Procedure for Issuing Certificates of Ownership for Mixed-Use Condominium Units at the Land Office of Makassar City

ABSTRAK LIDYA PUSPITA RINI RAHUDDIN (B021181507), TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PROSEDUR PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN CAMPURAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR. Dibimbing oleh: Muhammad Ilham Arisaputra dan Arini Nur Annisa Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun SHMSRS fungsi campuran di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi lapangan dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur penerbitan SHMSRS fungsi campuran secara umum telah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Proses tersebut mencakup pemenuhan dokumen administratif dan teknis oleh pengembang, serta tahapan pemeriksaan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan prosedur ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidaksesuaian dokumen perizinan, status hukum tanah dasar yang belum jelas, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan sumber daya manusia. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun prosedur hukum telah diatur secara sistematis, efektivitas implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas teknis instansi terkait, serta kepatuhan dari pihak pengembang agar tujuan dari penerbitan SHMSRS fungsi campuran dapat tercapai secara optimal. Kata kunci: Sertipikat Hak Milik, Rumah Susun Campuran, Kantor Pertanahan, Pendaftaran Tanah