IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA BERBASIS ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI KABUPATEN LUWU UTARA


Usman, Sundari (2013) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA BERBASIS ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI KABUPATEN LUWU UTARA. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
sundariusm-2208-1-13-sunda-6 1-2.pdf

Download (453kB)
[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
sundariusm-2208-1-13-sunda-6 cover.jpg

Download (224kB) | Preview
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
sundariusm-2208-1-13-sunda-6 dapus.pdf

Download (9kB)
[thumbnail of Full text] Text (Full text)
sundariusm-2208-1-13-sunda-6.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (715kB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK
SUNDARI USMAN. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Berbasis elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Luwu Utara (dibimbing
oleh Rakhmat dan Muhammad Rusdi)
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran proses
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam
implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (eprocurement).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi, wawancara
mendalam dan dokumentasi Analisis data dilakukan secara deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari aspek
komunikasi e-procurement telah berjalan dengan baik meskipun masih
sering terjadi perbedaan pandangan antara panitia dan peserta lelang
tetapi selama menggunakan sistem e-procurement belum menimbulkan
gejolak yang mengganggu stabilitas implementasi pengadaan barang dan
jasa. Aspek Sumber Daya e-procurement mendapat dukungan dari
pemerintah daerah baik dari aspek sumber daya manusia, keuangan dan
Infrastruktur cukup memadai sehingga mampu mendorong pelaksanaan
Kebijakan dengan baik kecuali dari rekanan masih perlu ditingkatkan
kualitas SDM. Aspek disposisi yang melihat watak dan karakteristik yang
dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis
dalam menjalankan kebijakan telah berjalan efektif secara prosedural
meskipun terkadang rekanan masih meragukan disposisi yang dimiliki
oleh implementator. Struktur Birokrasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan telah mendukung dengan baik
implementasi kebijakan dengan adanya dukungan struktur organisasi,
regulasi dan mekanisme kerja yang tertuang dalam peraturan bupati dan
keputasan-keputusan lainnya misalnya (standard operating procedures
atau SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dan peserta
lelang (rekanan) dalam bertindak. Masih diharapkan komunikasi intensif
antara implementator dan penyedia jasa, peningkatan kualitas SDM dan
infrastruktur

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: T Technology > TH Building construction
Depositing User: Kamaluddin
Date Deposited: 10 Nov 2021 03:55
Last Modified: 10 Nov 2021 03:55
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/9916

Actions (login required)

View Item
View Item