TINJAUAN HUKUM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI TINGKAT PENYIDIKAN


FADLI, MUHAMMAD (2013) TINJAUAN HUKUM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI TINGKAT PENYIDIKAN. Thesis thesis, Universitas Hassanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
muhammadfa-2349-1-13-muham-9 cover1.jpg

Download (218kB) | Preview
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
muhammadfa-2349-1-13-muham-9 dapus.pdf

Download (104kB)
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
muhammadfa-2349-1-13-muham-9 1-2.pdf

Download (760kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
muhammadfa-2349-1-13-muham-9.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK
MUHAMMAD FADLI. Tinjauan Hukum Tindak Lanjut Laporan Hasil
Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Tingkat
Penyidikan (dibimbing oleh M. Djafar Saidi dan Muhadar)
Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) tindak lanjut laporan hasil analisis
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di penyidik,
(2) faktor-faktor yang mempengaruhi tindak lanjut laporan hasil analisis
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di penyidik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan objek
kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan, bahan pustaka, dan
penerapan pada peristiwa hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka. Data dianalisis dengan
metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerusan laporan hasil analisis
PPATK kepada penyidik belum optimal karena adanya perbedaan
signifikan antara jumlah penerusan dan tindak lanjut laporan hasil analisis
oleh penyidik. Bentuk tindak lanjut laporan hasil analisis PPATK di
Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dengan
terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan telaah serta pengumpulan bukti
permulaan yang cukup. (2) terdapat dua faktor yang mempengaruhi tindak
lanjut laporan hasil analisis PPATK di penyidik yaitu faktor yuridis dan
faktor nonyuridis. Faktor yuridis diantaranya belum cukup bukti yang
ditemukan oleh penyidik dan masih terdapat kelemahan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang. Faktor nonyuridis yaitu adanya kendala
waktu penyerahan laporan hasil analisis PPATK, adanya ketidakjelasan
data yang disampaikan PPATK kepada penyidik, masih kurangnya
koordinasi antara lembaga PPATK dan penyidik, dan pemberitaan media
yang dapat mengganggu proses penyidikan.
Kata Kunci: tindak lanjut laporan hasil analisis, analisis transaksi
keuangan

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Kamaluddin
Date Deposited: 01 Nov 2021 05:41
Last Modified: 01 Nov 2021 05:41
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/9880

Actions (login required)

View Item
View Item