FUNGSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI SULAWESI SELATAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN DAN BARAT

ABSTRAK
MUDAZZIR MUNSYIR. Fungsi Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan Dan Barat (dibimbing oleh Marthen Arie dan Hamzah
Halim) .
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana hasil audit
investigatif yang dilakukan oleh BPKP dalam sistem pembuktian tindak
pidana di Indonesia, (2) bagaimana fungsi BPKP dalam pengungkapan
tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan dan Barat, dan (3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
fungsi BPKP dalam hubungannya dengan Kejaksaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah sosial legal, yaitu dengan
mengkaji atau menganalisis data primer dan sekunder yang berupa
bahan-bahan hukum dengan memahami hukum sebagai perangkat
peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan
yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Kemudian diproses secara
identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analitis yang disajikan secara
deskriptif untuk menjawab permasalahan dan solusinya.
Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa hasil audit yang
dilakukan BPKP dapat digunakan sebagai alat bukti surat berdasarkan
pasal 184 KUHAP dan pasal 187 huruf c KUHAP dan bukan hanya itu,
Auditor BPKP dapat memberikan keterangan Ahli sehingga memperkuat
pembuktian guna meyakinkan Hakim yang didapatkan dari dua alat bukti
yakni alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Fungsi BPKP dalam
pegungkapan tindak pidana korupsi memberikan bantuan dalam
perhitungan kerugian negara dan dalam melaksanakan fungsi tersebut
terdapat kendala-kendala yang dihadapi yakni pembiayaan dalam
penanganan tindak pidana korupsi, kemampuan teknis tidak dimiliki
Auditor serta kurang optimalnya kerjasama dengan instansi lain untuk
melaporkan adanya tindak pidanakorupsi..
Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Fungsi BPKP.