PEMANFAATAN TANAH SETRA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

LUH PUTU ARYA STITI, Pemanfaatan Tanah Setra dalam
Perspektif Hukum Adat dibimbing oleh A. Suriyaman mustari Pide
dan I Made Suwitra
Penelitian dilakukan untuk menganalisis Pemanfaatan Tanah
Setra oleh Umat Non Hindu dan Implikasi Komplik Hukum Adat.
penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif
melalui pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan AwigAwig
(ketentuan-ketentuan Hukum Adat Bali), selain itu juga
digunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum adat.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Prosedur pemanfaatan tanah
setra oleh umat non Hindu diawali dari warga tersebut tinggal di
wilayah Desa Pakraman dan menjadi warga Desa Pakraman tersebut,
bagi yang beragama Hindu, sedangkan umat non Hindu diawali
dengan menghindukan dulu (Sudi Widani), baru kemudian dilanjutkan
upakara/upacara sesuai dengan awig-awig Desa Adat.
Implikasi konflik hukum terhadap pemanfaatan tanah setra Desa
Adat, pada umumnya konflik terhadap pemanfaatan tanah setra Desa
Adat yang terjadi disebabkan karena beberapa hal seperti : tidak ikut
mebanjar, kurang aktif dibanjarnya dan juga karena sudah kesepekang
(kanorahang) dan ini terjadi terhadap umat Hindu, sedangkan
terhadap umat non Hindu belum pernah terjadi.
Impilikasi konflik tersebut telah ada jalan keluarnya seperti
terhadap krama tersebut dikenai penanjung batu. Sedangkan implikasi
kedua yaitu dengan memanfaatkan setra pengalu yang ada di desa
adat berdekatan.
Kata Kunci : Tanah Setra, Konflik