FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENJARINGAN KADER SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI DI INDONESIA


FITRINELA, FITRINELA (2013) FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENJARINGAN KADER SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI DI INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
fitrinela-2164-1-13-fitri-4 cover1.jpg

Download (211kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
fitrinela-2164-1-13-fitri-4 1-2.pdf

Download (254kB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
fitrinela-2164-1-13-fitri-4 dapus.pdf

Download (15kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
fitrinela-2164-1-13-fitri-4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (576kB)

Abstract (Abstrak)

FITRINELA. Fungsi Partai Politik dalam Penjaringan Kader sebagai
Perwujudan Demokrasi di Indonesia ( dibimbing oleh aminuddin Ilmar dan
Achmad Ruslan).
Penelitian ini bertujuan mengetahui fungsi partai politik untuk
menjaring kader dalam perwujudan demokrasi di indonesia dan faktorfaktor penghambat yang terdiri atas regulasi, sumber daya manusia, dan
kesetaraan gender bagi partai politik untuk menjaring kader dalam
perwujudan demokrasi.
Penelitian ini dilaksanakan di Ibu Kota DKI Jakarta dan Kota
Makassar melalui wawancara dengan berbagai kalangan dari lembaga
swadaya masyarakat dan anggota partai politik. Data penelitian berbentuk
data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan responden
yang telah ditentukan secara purposif dan data sekunder yang bersumber
dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur dan
bahan pustaka. Data analisis secara kualitatif dengan pendekatan sosio
legal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi partai politik untuk
menjaring kader dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia adalah
melahirkan anggota legislatif profesional dan berintegritas yang ditentukan
oleh ideologi partai yang bersangkutan, internalisasi ideologi melalui
jenjang kaderisasi dan persyaratan yang ketat harus segera dibentuk oleh
formulasi kebijakan politik (undang-undang); faktor penghambat bagi
partai politik untuk menjaring kader dalam perwujudan demokrasi, antara
lain belum adanya peraturan yang jelas dan mewajibkan (bersifat
imperatif) sehingga partai politik melakukan sistem kaderisasi terhadap
anggotanya, sumber daya yang direkrut bukan dari binaan kader dan
kesetaraan gender untuk pemenuhan quota 30 % wakil perempuan juga
belum bisa dipenuhi oleh partai politik.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 09 Nov 2021 06:27
Last Modified: 09 Nov 2021 06:27
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/9619

Actions (login required)

View Item
View Item