PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAYANAN KESEHATAN

FITRI MUHSINATIH. Perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil
Dalam Pelayanan Kesehatan. (Dibimbing oleh Abdul Razak dan Abdullah
Marlang)
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami (1)
perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelayanan
kesehatan dari PT Askes, (2) pengaturan pelayanan kesehatan bagi PNS
setelah berlakunya UU SJSN dan UU BPJS .
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan
Normatif Empiris (sosiolegal) terhadap Pelayanan kesehatan bagi PNS
sebelum dan sesudah berlakunya UU SJSN dan UU BPJS. Penelitian ini
dilakukan di PT Askes Regional IX di Makassar dengan menggunakan 51
orang PNS sebagai sampel yang diambil secara aksidental
Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum dalam
pelayanan kesehatan bagi PNS yang dikelola oleh PT Askes berkaitan
erat dengan pemenuhan hak-hak dari pegawai Negeri Sipil itu sendiri
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan kewajiban yang melekat
pada peserta asuransi kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No
69 Tahun 1991. Setiap Peserta dan keluarganya mempunyai hak dan
kesempatan yang sama dalam pemeliharaan kesehatan, sesuai dengan
kebutuhan medis, memperoleh pemeliharaan kesehatan dan atau
penggantian biaya untuk pemeliharaan kesehatan berdasarkan standar
pelayanan kesehatan yang ditetapkan Presiden dan peserta berhak
memperoleh penjelasan tentang ketentuan penyelenggaraan
pemeliharaan kesehatan .Pengaturan Pelayanan kesehatan bagi Pegawai
Negeri sipil sesuai UU SJSN dan UU BPJS berbentuk jaminan
kesehatan pada pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan
kesehatan yang terdiri dari pelayanan preventif, promotif, kuratif dan
rehabilitatif pada fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas
tingkat rujukan. Dalam Jaminan kesehatan bagi PNS pelayanan tingkat
pertama lebih ditujukan ke dokter keluarga dan jenis manfaat yang
diperoleh adalah semua pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
medis yang sama dengan peraturan perundangan sebelumnya. Dalam UU
BPJS juga diatur mengenai pengendalian mutu dan pengaduan peserta
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan .