ANALISIS TERHADAP KEKELIRUAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

FITHRIANI. Analisis Terhadap Kekeliruan Putusan Hakim dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (dibimbing oleh Musakkir
dan Arfin Hamid).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Dasar pertimbangan Hakim
Pengadilan Negeri Makassar dalam penjatuhan putusan hakim yang diskriminatif dan
keliru dalam perkara tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui (2) Sejauh mana
faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan hakim yang diskriminatif dan keliru
dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan
Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum. Penarikan sample dilakukan dengan teknik non probability sampling
dengan metode purposive sampling. Jenis data yang terdiri atas data primer dan data
sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan, dianalisis dengan
menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif yang kemudian
disajikan dalam bentuk deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Makassar dalam penjatuhkan putusan yang diskriminatif dan
keliru tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di
persidangan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum
yang kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan
sistem pembuktian terbalik, terbatas dan berimbang yang dianut dalam perkara
tindak pidana korupsi, yang tidak diterapkan dengan baik. (2) Faktor yang
menyebabkan terjadinya kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana
korupsi di Pengadilan Negeri Makassar adalah aspek psikologis yang meliputi: faktor
kompetensi, integritas, dan pengalaman aparat penegak hukum; aspek sosiologis
yang meliputi: faktor status sosial, morfologi dan intervensi terhadap aparat penegak
hukum, faktor politik dan kekuasaan, dan kebebasan hakim dalam penentuan
kesalahan kepada Terdakwa, serta alasan pemberatan dan peringanan pemidanaan
yang penilaiannya sangat subjektif oleh majelis hakim, juga integritas moral Hakim
yang kurang baik sangat berpengaruh dalam penjatuhan putusan.