PEMANFAATAN TANAH UNTUK KAWASAN PERMUKIMAN MENURUT RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR


FATMASARI, FATMASARI (2013) PEMANFAATAN TANAH UNTUK KAWASAN PERMUKIMAN MENURUT RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
fatmasari-2133-1-13-fatma-3 COVER1.jpg

Download (260kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
fatmasari-2133-1-13-fatma-3 1-2.pdf

Download (775kB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
fatmasari-2133-1-13-fatma-3 DAPUS.pdf

Download (166kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
fatmasari-2133-1-13-fatma-3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK
FATMASARI, Pemanfaatan Tanah Untuk Kawasan Permukiman
Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar (dibimbing oleh
Syamsul Bachri dan Sri Susyanti Nur).
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemanfaatan tanah untuk
kawasan permukiman, dan bagaimana pengaturannya dalam tata ruang
Kota Makassar serta untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi
terhadap pemanfaatan kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan
pengaturan tata ruang Kota Makassar.
Tipe penelitian yang digunakan adalah sosio-yuridis. Sampel
penelitian ditetapkan secara Purposive Sampling. Data yang diteliti meliputi
data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan
narasumber dan responden, data sekunder merupakan data yang dapat
mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data
primer yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tertier. Data tersebut dianalisis secara
deskriptif kualitatif
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah untuk
kawasan permukiman di Kota Makassar belum sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, hal ini dikarenakan belum
disahkannya RDTR yang akan mengatur secara rinci atau detail 13
kawasan di Kota Makassar, sehingga DTRB dalam memberikan IMB dan
izin prinsip tidak berdasarkan suatu pedoman yang jelas atau rinci, faktor
lain adalah lemahnya koordinasi kelembagaan antar aparat Pemerintah
Kota, lemahnya pengawasan yang mengakibatkan tidak terjaringnya
semua pelanggaran pemanfaatan tata ruang serta kurangnya pemahaman
dan peran serta masyarakat terhadap pemanfaatan tata ruang Kota
Makassar. Penerapan sanksi terhadap pemanfaatan kawasan permukiman
yang tidak sesuai dengan pengaturan tata ruang Kota Makassar hanya
sebatas sanksi administratif belum pernah ditindak lanjuti dengan
penerapan sanksi perdata dan sanksi pidana

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 08 Nov 2021 15:36
Last Modified: 08 Nov 2021 15:36
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/9516

Actions (login required)

View Item
View Item