PENERAPAN ASAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI KEGIATAN LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KOTA MAKASSAR

ABSTRAK
FATIMAH NADIR. Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam
Pendaftaran Tanah Sistematik melalui Kegiatan Land Management Policy
and Development Program (LMPDP) di Kota Makassar (dibimbing oleh A.
Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur)
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami (1) seberapa
jauh konsistensi dari penerapan asas Contradictoire Delimitatie pada
pendaftaran tanah sistematik melalui kegiatan Land Management Policy
and Deveplopment Program (LMPDP) di Kota Makassar.
Seluruh data yang diperoleh (data primer dan data sekunder)
dianalisis dengan teknik analisisi kualitatif. Setelah itu dideskripsikan
dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan,
menguraikan, hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang
berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil analisis memerlihatkan bahwa Asas Contradictoire Delimitatie
pada pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik melalui kegiatan
LMPDP telah diterapkan secara konsisten. Hal itu terbukti dengan
kehadiran pemilik tanah yang bersangkutan dan pemilik tanah yang
berbatasan pada saat pengukuran, adanya kesepakatan mengenai batas
bidang tanah pada saat penetapan batas bidang tanah, adanya
pemasangan patok/tanda batas bidang tanah, pengisian Daftar Isian 201,
dan adanya upaya penyelesaian terhadap sengketa batas bidang tanah.
Adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan LMPDP telah
menyebabkan berkurangnya kualitas penerapan asas Contradictoire
Delimitatie pada pendaftaran tanah sistematik melalui kegiatan LMPDP.
Pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik melalui kegiatan
LMPDP telah memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada masyarakat. Adanya jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum yang diberikan berimplikasi pada manfaat yang
dirasakan oleh masyarakat, baik pemilik tanah yang bersangkutan
maupun pihak-pihak tertentu, termasuk bagi pemerintah dalam hal ini
Badan Pertanahan Nasional.