KETENTUAN HUKUM SEBAGAI ACUAN DALAM PELAKSANAAN PRAKTIK PERAWAT

ABSTRAK
DONALD NARANTI LARENGGAM. Ketentuan Hukum Sebagai Acuan Dalam
Pelaksanaan Praktik Perawat (dibimbing oleh : Achmad Ruslan dan Harustiati
A Moein).
Penelitian ini bertujuan : (1) Mengetahui Sejauh mana Ketentuan Hukum
sebagai acuan dalam Pelaksanaan praktik perawat di Kabupaten Kepulauan
Talaud, (2) Mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi dalam pelaksanaan
praktik perawat di Kabupaten Kepulauan Talaud. (3) Mengetahui Substansi
hukum, Sosialisasi, Penegak hukum, Fasilitas dan warga masyarakat
menghambat ketentuan hukum sebagai acuan dalam Pelaksanaan praktik
perawat di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Untuk mencapai tujuan penelitian, Penelitian ini dilakukan di Kabupaten
Kepulauan Talaud dengan sampel perawat 68 orang yang diambil secara
acak sederhana (Simple Random Sampling). Metode Penelitian yang
digunakan adalah Normatif Empiris (sosiolegal) terhadap ketentuan hukum
sebagai acuan dalam pelaksanaan praktik perawat.
Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan Hukum sebagai acuan dalam
pelaksanaan praktik perawat pengaturannya telah ada, baik dari segi
perizinan maupun kewenangannya, tetapi belum sepenuhnya menjadi acuan
yang baik bagi perawat dalam menjalankan tugas/praktiknya terutama di
daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan seperti di Kabupaten Kepulauan
Talaud yang terbatas dalam hal sumber daya manusia kesehatan,
transportasi, fasilitas dan ekonomi masyarakat. Penerapan sanksi
administrasi dalam pelaksanaan praktik perawat yang tidak sesuai ketentuan
hukum di Kabupaten Kepulauan Talaud, belum dilaksanakan secara tegas
oleh penegak hukum administrasi (pimpinan), hal itu terlihat dari tindakan
sanksi yang diberikan kepada perawat yang melanggar ketentuan hukum
praktik perawat belum maksimal. Pelaksanaan ketentuan hukum sebagai
acuan dalam pelaksanaan praktik perawat di Kabupaten Kepulauan Talaud
belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena terdapat faktor yang
menghambatnya, seperti : Substansi Hukum yang belum jelas dan sesuai
kondisi khusus di daerah DTPK, sosialisasi belum maksimal, penegak hukum
belum tegas, fasilitas belum memadai, keadaan masyarakat yang kurang
mendukung.