PENYELUNDUPAN HUKUM OLEH ORANG ASING DALAM UPAYA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

ABSTRAK
Eka Octavianus, Penyelundupan Hukum oleh Orang Asing dalam Upaya
Penguasaan Hak Atas Tanah (dibimbing oleh Farida Patittingi dan Sri
Susyanti Nur).
Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) kriteria penyelundupan
hukum yang dilakukan oleh orang asing dalam hal penguasaan hak atas
tanah, (2) akibat hukum penguasaan hak atas tanah terhadap
penyelundupan hukum yang dilakukan oleh orang asing, dan (3) peranan
dan tanggung jawab notaris/PPAT dalam proses penguasaan hak atas
tanah oleh orang asing.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan sosioyuridis.
Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan hukum orang asing
dalam hal penguasaan hak atas tanah disebut sebagai penyelundupan
hukum karena akta-akta yang dibuat bertentangan dengan asas
nasionalitas dan akta tersebut juga bertentangan dengan itikad baik (ada
itikad buruk dalam proses pembuatan aktanya). Akibat hukum
penguasaan hak atas tanah terhadap penyelundupan hukum yang
dilakukan oleh orang asing adalah bahwa akta-akta notariil yang dibuat
dihadapan Notaris/PPAT, oleh pengadilan dinyatakan bertentangan
dengan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku. Negara
hanya mengakui legalitas kepemilikan atas tanah tersebut adalah milik
WNI yang tercatat namanya di dalam sertifikat. Peranan dan tanggung
jawab notaris/PPAT adalah Notaris/PPAT yang berperan dalam
pembuatan akta-akta tersebut dapat ditarik sebagai pihak yang dilibatkan
dalam persengketaan tersebut, dimana dapat didudukkan sebagai
Tergugat, Turut Tergugat, Saksi, Tersangka ataupun Terdakwa.
Kesemuanya tergantung dari keterlibatan Notaris/PPAT dan besar
kecilnya kesalahan atau kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya.
Sehingga ketika terjadi penyelundupan hukum maka seorang
Notaris/PPAT dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yakni dapat
dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatannya atas usul MPD ke MPW
dan ke Menteri.