BAHARUDDIN, RISWAN (2013) ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENYAMBUT PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2013. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/9371/1.hassmallThumbnailVersion/riswanbaha-1841-1-13-riswa-4%20COVER1.jpg)
![](/9371/1.haspreviewThumbnailVersion/riswanbaha-1841-1-13-riswa-4%20COVER1.jpg)
riswanbaha-1841-1-13-riswa-4 COVER1.jpg
Download (221kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
riswanbaha-1841-1-13-riswa-4 1-2.pdf
Download (568kB)
![[thumbnail of dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
riswanbaha-1841-1-13-riswa-4 dapuws-lam.pdf
Download (93kB)
![[thumbnail of full text]](/style/images/fileicons/text.png)
riswanbaha-1841-1-13-riswa-4.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (714kB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENYAMBUT
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 2013
Riswan Baharuddin
Yohanis Rura
Muhammad. Ashari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana kesiapan
Pemerintah Kota Makassar dalam menyambut pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah yang
terkait dengan pemenuhan syarat-syarat peralihan antara lain, kesiapan
peraturan pengelolaan PBB P2, kerjasama dengan pihak lain, sarana prasarana
yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB P2, kesiapan organisasi dan Sumber
Daya Manusia (SDM), proses sosialisasi yang dilakukan dan mengetahui
kendala-kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil
Penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini Pemerintah Kota Makassar sudah siap
untuk mengelolah PBB P2 ini walaupun masih memiliki banyak kendala dan
kekurangan yang akan terus dievaluasi dan diperbaiki ke depannya. Adapun
kendala-kendala yang masih di hadapi oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu
masalah yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu tentang
penentuan jumlah pegawai yang nantinya menjadi pengelola Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan adanya proses pendataan ulang atau
penilaian terhadap lima kecamatan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Depositing User: | Kamaluddin |
Date Deposited: | 08 Nov 2021 07:38 |
Last Modified: | 08 Nov 2021 07:38 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/9371 |