KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DITANDATANGANI OLEH TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK
ARWINNY, B111 06 089, Judul Skripsi “Kajian Yuridis Terhadap
Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang Ditandangani
Oleh Tenaga Kerja Asing” (dibimbing oleh Dr.Anshori Ilyas,S.H,M.H.
selaku Pembimbing I dan Ariani Arifin,S.H.,M.H. selaku Pembimbing II).
Tujuan penelitian adalah pertama, untuk mengetahui keabsahan
Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani oleh
Tenaga Kerja Asing, kedua untuk mengetahui prosedur pelaksanaan
pemutusan hubungan kerja di PT Eastern Pearl Flour Mills dalam
kaitannya dengan ketentuan tentang PHK.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu
Penelitian Lapangan (field research) dan Penelitian Kepustakaan (Library
Research). Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian Lapangan
dilaksanakan pada PT Eastern Pearl Flour Mills serta Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Pengadilan Hubungan Industrial Kota Makassar dengan
mengambil data primer yang diperoleh langsung berupa data SK
Pemutusan Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
perusahaan serta data yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan
yakni berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel
yang ada di media elektronik maupun media massa yang penulis gunakan
sebagai penunjang penulisan skripsi.
Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Surat
Keputusan Hubungan Kerja yang ditandatangani oleh Tenaga Kerja Asing
tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena
prosedur Pemutusan Hubungan Kerja di PT Eastern Pearl Flour Mills tidak
sesuai dengan ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja serta
adanya penandatanganan oleh Tenaga Kerja Asing selaku Direksi PT
Eastern Pearl Flour Mills, dimana merupakan wewenang bagian
personalia perusahaan dalam hal memutuskan dan menandatangani
dokumen SK Pemutusan Hubungan Kerja. Selain itu, Prosedur
pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di PT Eastern Pearl Flour Mills
dalam kaitannya dengan ketentuan tentang PHK tidak sesuai dengan
ketentuan tentang PHK yang ada dalam Undang-undang No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pemutusan Hubungan Kerja yang
terjadi pada PT Eastern Pearl Flour Mills tanpa adanya penetapan dari
lembaga penyelesaian perselisihan industrial.