PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

ABSTRAK
ZUBAIR SOI MOODUTO. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam
Proses Pembuktian Tindak Pidana (dibimbing oleh Aswanto dan Slamet
Sampoerno).
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan analisis
tentang sejauhmana pemanfaatan teknologi informasi oleh hakim dalam
proses pembuktian tindak pidana; dan untuk mengetahui serta
menganalisis kendala pemanfaatan teknologi informasi yang dihadapi oleh
hakim dalam proses pembuktian tindak pidana.
Penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan menggunakan tipe
penelitian yuridis normatif yaitu memusatkan penelitian pada sumbersumber data sekunder, selain itu untuk mendukung data sekunder juga
dilakukan tipe penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan
cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dengan
beberapa narasumber, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa kasus yang
menggunakan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana
seperti penggunaan telecomprence dan alat bukti elektronik pada
dasarnya tidak bertentangan dengan asas-asas, alat-alat bukti dan sistem
pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, namun hal ini belum dapat di terapkan
secara maksimal karena selain belum di akomodirnya secara
komprehensip alat bukti elektronik dalam KUHAP itu sendiri, juga di
akibatkan adanya beberapa kendala seperti pemahaman Hakim, sarana
dan prasarana serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Kesimpulannya pemanfaatan teknologi informasi tersebut dalam proses
pembuktian tindak pidana sampai saat ini, alat bukti elektronik berupa
informasi dan dokumen elektronik hanya merupakan perluasan dari alat
bukti yang sudah diatur secara limitatif dalam pasal 184 KUHAP. Oleh
karena itu, mengingat begitu pentingnya keberadaan alat bukti berupa
informasi dan dokumen elektronik untuk mendapatkan kebenaran materil,
maka pembentuk Undang-undang di Indonesia seharusnya segera
mengamandemen KUHAP khususnya dengan memperluas atau
menambah jenis-jenis alat bukti yang ada supaya bukti-bukti yang berasal
dari informasi dan dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian dan dapat
berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah.