PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (PT. PLN) DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK
Titiek Sri Wahyuni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PT.
PLN) Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. (Dibimbing oleh
Said Karim dan Muhadar)
Penelitian ini bertujuan mengetahui siapa yang harus
bertanggungjawab dalam persidangan jika korporasi melakukan tindak
pidana dan bagaimana model sanksi pidana yang ideal diterapkan.
Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Makassar dengan
menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Data dianalisis
dengan menggunakan metode kualitatif selanjutnya akan disajikan secara
deskritif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai sekarang belum
satupun putusan pengadilan Indonesia yang menjatuhkan pidana
terhadap korporasi. Namun demikian, bukan berarti korporasi tidak dapat
dipidana (dengan menerapkan asas strict liability), meskipun
pertanggungjawaban korporasi tidak dapat berdiri sendiri sendiri (artinya
korporasi tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara pidana, tanpa pula
mempertanggungjawabkan para wakilnya secara pidana). Cara hukum
pidana menjangkau perlindungan hukum terhadap konsumen yang
dirugikan oleh PLN yakni dengan mengadopsi asas vicarious liability.
Artinya, hukum pidana menganut asas bahwa perilaku pidana dari
pengurus badan hukum merupakan perilaku pidana badan hukum yang
diurusnya. Pemidanaan dalam korporasi bersifat alternatif dimana
pengurus dapat dikenakan pidana penjara sedangkan korporasi
dikenakan pidana denda. Adapun sanksi pidana yang ideal untuk
diterapkan yakni sanksi pidana yang bersifat finansial. Sanksi pidana ini
terbagi kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok
berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran
ganti rugi.