PENDAFTARAN ORBIT SATELIT OLEH NEGARA BERDASARKAN KONVENSI INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) 1998 (Studi Terhadap Pendaftaran Satelit Palapa-C4 Pada Orbit 150,5 BT)

ABSTRAK
M. KADARISMAN A. SYUKRI Nomor Pokok.P0903209010; Pendaftaran
Orbit Satelit Oleh Negara Berdasarkan Konvensi International
Telecommunication Union (ITU) 1998 (Studi Terhadap Pendaftaran
Satelit Palapa-C4 Pada Orbit 150,5 BT). Dibawah bimbingan dan arahan
Bapak Juajir Sumardi sebagai Konsultan I dan Bapak S. M. Noor sebagai
Konsultan II.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan
pengawasan secara Hukum Internasional yang menyangkut aturan pendaftaran
satelit mengenai orbital slot oleh negara berdasarkan Konvensi International
Telecommunication Union (ITU) 1998 khususnya untuk Indonesia dan
penerapan aturan hukum nasional pendaftaran pengaturan satelit atas orbit
150,5 BT terhadap statusnya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan studi
mengenai ketentuan normatif dan peraturan-peraturan penyelenggaraan
telekomunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio serta orbit satelit baik
yang berlaku di Hukum Internasional maupun hukum yang berlaku di Indonesia,
serta tinjauan langsung ke Instansi-instansi yang menyangkut hal tersebut. Data
hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif (penelitian dilakukan hanya pada
satu kasus), artinya data yang sudah ada kemudian dianalisis sesuai dengan
sifat penelitian yang deskriptif untuk menjelaskan permasalahan ini dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum umum dan khusus mengenai orbit satelit
GSO pada satelit Palapa-C4. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan
menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang
bersifat khusus dari pernyataan yang sifatnya umum.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pendaftaran orbit satelit
oleh negara menurut International Telecommunication Union (ITU) Convention
1998 mensyaratkan bahwa setiap pendaftaran untuk orbit satelit yang diajukan
oleh setiap negara khususnya Indonesia dalam hal pengajuan permohonan slot
yang berhubungan dengan orbit satelit telah diatur didalam Pasal 44 dari
Konstitusi International Telecommunication Union (ITU) 1998 yang merupakan
bagian dari Konvensi ini dan Pasal S7, S9, S11 dan S13 dari Radio Regulations
1998. Pasal yang menjadi pendukung mengenai pendaftaran orbit 150,5 BT
secara umum yaitu Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun
1999, dan Pasal 32 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000,
dimana ditetapkan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
harus melalui perizinan yang diberikan oleh Menteri pada penyelenggaraan
telekomunikasi yang akan menggunakan satelit serta wajib mengajukan
permohonan pendaftaran penggunaan satelit secara tertulis. Secara khusus,
aturan yang mengatur mengenai pendaftaran orbit 150,5 BT diatur didalam Pasal
15 A dan Pasal 15 B Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2006 jo. Peraturan
Menteri Nomor 13 Tahun 2005, merupakan pendaftaran satelit Indonesia ke ITU,
meliputi wajib mengajukan pendaftaran satelit ke ITU, prosedur pendaftaran yang
sesuai dengan Radio Regulation, koordinasi satelit dan hingga permohonan
pendaftaran satelit yang telah mendapat status notifikasi dari Biro Komuniasi
Radio kepada Menteri.