IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERANTASAN DEMAM BERDARAH DENGUE DALAM MENURUNKAN INSIDEN DBD BERBASIS KELURAHAN DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2010-2012

RINGKASAN
Universitas Hasanuddin
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Lingkungan
Skripsi, Mei 2013
Feinty Arsitha Sambo
“Implementasi Program Pemberantasan DBD dalam Menurunkan Insiden DBD
Berbasis Kelurahan di Kota Makassar Periode 2010-2012”
( xiii + 58 Halaman + 14 Tabel + 4 Gambar + 6 Lampiran)
Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan
oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kasus
penyakit DBD hingga pertengahan tahun 2001 sudah menjadi masalah endemis di
122 Kabupaten, 605 Kecamatan dan 1800 Desa/Kelurahan di Indonesia, sehingga
ditemukan kejadian Demam Berdarah Dengue di berbagai wilayah di Indonesia
hampir di sepanjang waktu dalam satu tahun. Tujuan penelitian ini ialah Untuk
mengetahui gambaran Implementasi Program pemberantasan DBD Dalam
menurunkan Insiden DBD berbasis kelurahan di Kota Makassar periode 2010-2012.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan sampel berupa dokumen
pelaksanaan program pemberantasan vektor DBD meliputi Program Pemeriksaan
Jentik Berkala, Program Abatesasi, dan Program Fogging.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 kasus IR tertinggi
berada di Kelurahan Tamamaung dengan jumlah 0,08% (20 kasus) dan yang terendah
di kelurahan Tamalanrea dengan IR = 0,009 (3 kasus). Pada tahun 2011 angka
insiden rate tertinggi pada kelurahan Kassi-kassi, Tamalanrea dan Tallo sebanyak
0,02 dan terendah di kelurahan Bontomakkio dan Tamamaung dengan IR sebanyak
0,01. Pada Tahun 2012 angka IR tertinggi pada kelurahan Bontomakkio dengan
jumlah IR = 0,03 dan terendah dengan angka IR = 0,01 di Kelurahan Kassi-kassi,
Tamamaung, Tamalanrea, Tallo. Program pemeriksaan jentik sudah berjalan dengan
baik karena adanya bukti dokumen, untuk program abatesasi belum berjalan dengan
baik karena tidak ada dokumen mengenai program tersebut. Sedangkan, program
fogging sudah berjalan dengan baik karena adanya bukti dokumen dari pelaksanaan
program tersebut.
Diharapkan pihak Puskesmas lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan dari
setiap program pemberantasan dan memperhatikan hal-hal terkait kelengkapan
pelaporan pelaksanaan program pemberantasan DBD agar dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program tiap tahunnya