TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENYUSUNAN RENCANA TUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Menurut versi Transparancy International Indonesia (TII) dalam peluncuran Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) tahun 2012 di Hotel atlet Century Park, di tingkat dunia Indonesia tahun ini
mendapatkan skor IPK sebesar 32, menduduki peringkat 118 dari 176 negara yang diukur,
sementara untuk kawasan asia tenggara indonesia menempati peringkat bawah, tertinggal
dibawah singapura dengan skor IPK 87 di peringkat 5 dunia, Brunei Darusallam dengan IPK
55 di peringkat 46, Malaysia IPK 49 diperingkat 54, Thailand IPK 37 di peringkat 88,
Pilipina IPK 34 diperingkat 108, dan Timor Leste 33, sementara Vietnam berada dibawah
indonesia dengan IPK 31di peringkat 123 demikian juga dengan Myanmar dengan IPK 15 di
peringkat 172 (Priatmojo, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di indonesia
yang masih tinggi dan belum ada perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kondisi
maraknya korupsi di negara inimenjadi fokus berbagai kalangan baik masyarakat maupun
pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah
pemberantasan korupsi dengan menegakkan hukum yang berlaku.Kondisi penegakan hukum
di indonesia selalu dicerminkan dari aparat dan perangkat hukum yang ada meskipun secara
sosiologis peran rakyatlah yang dibutuhkan untuk penegakannya. Konsep Feodalisme yang
masih tertata rapi menyebabkan aparat dan perangkat hukum menjadi tolok ukur
penegakkannya.